Analisis Tentang Cara-cara yang Dilakukan Sistem Politik Indonesia dalam Memelihara Dukungan

D
I
S
U
S
U
N

OLEH :
Nama : Sandrotua Bali
Nim : 3103111079
Kelas : Reguler A
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan



FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2011
KATA PENGANTAR


Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
Penulisan makalalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia sebagai Laporan Formatif Tiga (F3) Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FIS UNIMED.
Makalah Sistem Politik Indonesia yang membahas tentang analisis tentang cara-cara yang dilakukan sistem politik Indonesia dalam memelihara dukungan, dimana terdiri dari tiga bab yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II berisi Pembahasan, dan Bab III berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada dosen pengampu Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia, Bapak Drs. Halking, M.Si beserta Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A, yang telah mengajari penulis dalam mempelajari materi kuliah Sistem Politik Indonesia dan kepada orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis baik dukungan moril maupun dukungan materil dan kepada teman-teman sekalian Kelas Reguler A Pkn yang sangat banyak membantu penulis dalam meyelesaikan makalah ini
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat “membangun” terutama dari dosen pengampu Mata Kuliah dan dari teman-teman mahasiswa/i demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Medan, 16 Mei 2011
Penulis

Sandrotua Bali
DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR LAMPIRAN iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Ruang Lingkup Masalah 3
C. Pembatasan Masalah 3
D. Perumusan Masalah 3
E. Tujuan Penulisan 3
BAB II SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEMELIHARA DUKUNGAN4
A. Sistem Politik Indonesia 4
B. Dukungan dalam Sistem Politik Indonesia 5
C. Cara yang dikakukan Sistem Politik Indonesia dalam Memelihara Dukungan 7
BAB III ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEMELIHARA DUKUNGAN 9
BAB IV PENUTUP 10
A. Kesimpulan 10
B. Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11









DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Sumber dari buku:
A. Bahan Ajar Sistem Politik Indonesia, FIS UNIMED
B. Sistem Ilmu Politik
C. Sistem Politik Indonesia
D. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik
E. Teori Politik Modern
Lampiran 2. Sumber dari internet:
A. Memberantas (Polisi) Korup
B. Keberanian Menjaga Konstitusi
C. Menimbang Konfederasi Parpol
D. Mematenkan Satgas Mafia Hukum
E. Masa Depan Kebenaran dan Persahabatan
Lampiran 3. Sumber dari koran:
A. Pembangunan Kemewahan dan Arogansi DPR
B. Sosok Ideal Kapolri Baru
C. Memadamkan Semburan Api Sang Naga.
D. PNS: Netralitas, Pengabdian dan Kejujuran
E. Membangun Kajian Pendidikan Independen
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian (unsur-unsur) yang berhubungan satu sama lain secara fungsional. Hubungan secara fungsional itu berarti hubungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik.
Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Yang dimaksud dengan politik adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Keputusan itu dapat menyangkut kebijakan yaitu program-program perilaku dan dapat pula berupa personil (aktor politik). Keputusan yang menyangkut kebijakan atau program-program perilaku untuk mencapai tujuan tertentu adalah menyangkut dua hal pula yaitu distribusi dan alikasi sumber-sumber. Perlu diketahui bahwa setidaknya ada lima bagian yang berhubungan secara fungsional dalam suatu sistem politik yaitu budaya politik, struktur dan fungsi politik, elit politik atau aktor politik, keputusan poliyik (out put), dan input ( masukan-masukan) yang terdiri dari tuntutan (demands), dan dukungan (supports).
Apa yang sangat menarik menarik perhatian sistem politik dalam memelihara dukungan adalah pekerjaan yang dilakukan suatu sistem dan bagaimana sistem itu melaksanakannya. Penekanan utamanya bukan pada bagian-bagian sistem dan interaksinya tetapi dalam mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan dalam memelihara dukungan tersebut dan apa saja yang dihasilkan sistem tersebut dalam memelihara dukungan.














B. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan makalah ini menceritakan tentang bagaimanana pengaruh dukungan dalam Sistem Politik Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk dari dukungan.
C. Pembatasan Masalah
Makalah ini membahas tentang bagaimana masalah dukungan dari suatu Sistem Politik di Indonesia
D. Perumusan Masalah

 Apakah yang dimaksud dengan Sistem Politik Indonesia?
 Bagaimanakah dukungan dalam Sistem Politik Indonesia?
 Bagaimanakah cara-cara yang dikakukan sistem politik Indonesia dalam memelihara dukungan?
E. Tujuan Penulisan

 Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem Politik Indonesia
 Untuk mengetahui bagaimana dukungandalam Sistem Politik Indonesia
 Untuk mengetahui bagaimana cara-cara yang dilakukan sistem politik Indonesia dalam memelihara dukungan





BAB II
SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEMELIHARA DUKUNGAN

A. Sistem Politik Indonesia

Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian (unsur-unsur) yang berhubungan satu sama lain. Hubungan secara fungsional itu berarti hubungan yang saling berinteraksi. Sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (environment) yang lebih luas, dan bahwa ada perbatasan antara satu sistem dengan lingkungannya. Yang dimaksud lingkungan disini adalah sistem-sistem lain yang ada di luar dan di sekitar sistem tertentu (Halking, 2011: 1).
Sedangkan yang dimaksud dengan politik adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Keputusan itu dapat mengangkut kenijakan yaitu program-program perilaku dan dapat pula berupa personil (aktor politik).
Sistem politik merupakan mekanisme interaksi fungsional dari seperangkat fungsi atau peranan dari struktur-struktur politik. Seseorang dapat mengambil sikap bahwa istilah sistem hanya diterapkan untuk unsu-unsur yang mempunyai hubungan penting satu sama lain dalam arti bahwa tingkat ketidaktergantungannya tinggi.
Sistem Politik Indonesia merupakan gambaran antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan praktik ketatanegaraan di Indonesia, dimana pemerintah dalam hal inin sangat erat kaitannya dalam melaksanaka dukungan-dukungan. Dukungan tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam melakukan sistem politik, tentunya pemerintah dan masyarakat menjadi bagian dari sistem politik. Di Indonesia sistem politik telah lama dikenal dimana didalam sistem tersebut terdapat berbagai pendekatan seperti budaya politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan politik.

B. Dukungan dalam Sistem Politik Indonesia

Jika sistem politik kita pilih sebagai sasaran studi, maka kita kita harus mempuyai kepercayaan bahwa sistem politik mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yakni keputusan-keputusan yang sifatnya otoritatif (Arifin Rahmat, 1998:11). Sistem politik secara kontinyu harus mendapatkan input berupa tuntutan dan dukungan sebagain bahan mentah/informasi yang harus diproses oleh sistem itu, dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu.
Tuntutan dan dukungan yang diterima oleh sistem politik dalam bentuk masukan-masukan (inputs) masuk ke dalam suatu konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk out-puts. Hal ini diikuti dengan apa yang disebut feedback mechanism atau mekanisme umpan-balik, melalui mekanisme tersebut akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi keluaran dikembalikan kepada sistem sebagai keluaran-keluaran. Contohnya dalam Harian Kompas 21 September 2010, dimana masyarakat sangat menginginkan sosok ideal kapolri baru yang dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia.
Di Indonesia suatu sistem politik mempunyai caranya sendiri untuk bereaksi terhadap dukungan. Sistem ini memiliki mekanisme pengaturan sendiri yang mampu mendorong kembali ataupun mengizinkan tuntutan-tuntutan untuk berjalan meniti batas-batasnya dalam bentuk yang sangat lunak, melalui saluran-saluran dan proses-proses yang memperlambat perputaran serta isinya.
Dukungan di Indonesia merupakan suatu energi yang vital bagi sistem politik untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan kepada tiga hal (Halking, 2011: 30), yaitu dukungan terhadap politik, dukungan terhadap rezim, dan dukungan terhadap komuitas politik. Dukungan terhadap komunitas politik dimaksudkan sebagai dukungan terhadap keberadaan suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan bersama secara damai.

Dukungan terhadap rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan-aturan dasar yang mengatur dan meyelaraskan berbagai tindakan anggota-anggota siste dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik. Dukungan terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas melaksanakan penyelesaian terhadap beragam masalah dan konflik yang muncul diantara sesama anggota sistem.
Tuntutan-tuntutan bukanlah satu-satunya masukan karena dukungan juga terdapat disana. Dalam masyarakat yang terbuka, dukungan terhadap sistem politik dinyatakan secara terbuka (over action), sedangkan dukungan yang dinyatakan itu selaras dengan sikap yang ada dalam batinnya (Halking, 2011: 45). Dukungan yang bersifat over action mungkin berwujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang dalam Pemilu untuk menjadi anggota DPR dan DPD serta DPRD, membela dan mempertahankan keputusan yang dibuat oleh pejabat tertentu, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang terdapat dalam koran Waspada, 15 September 2010 yang berisikan tentang pembangunan Kemewahan dan arogansi DPR dimana dikatakan bahwa kondisi saat ini yang tercipta jauh lebih buruk dari apa yang tercipta dalam masa Soekarno, Hatta, dan Soeharto. Artikel tersebut menjelaskan bahwa sebagian elit puncak Indonesia yang mendukung pembangunan kemewahan yang ditujujukan ke DPR yang sama sekali tidak menggambarkan kesederhanaan.
Seperti dalam tuntutan, ada masalah-masalah khas tekanan dukungan, sebagaimana dikatakan Easton dalam (Oran R. Young, 1984: 51) yang mengatakan bahwa kekerasan tergantung kepada:……….. pertahanan tingkat minimum dari pengikatan untuk masing-masing tingkat minimum ini, kekerasan tiap sistem akan berbahaya. Jawaban khas terhadap btekanan dukungan dapat dibagikedalam beberapa kategori. Aturan struktural berkenaan dengan kemungkinan pengurangan tekanan dukungan dengan perubahan unsur-unsur struktural sistem. Contoh-contoh memasukkan perubahan perwakilan sistem, pola-pola pengelompokan partai-partai atau norma-norma rezim.
Diluar peraturan struktural seperti itu harus dibuat perbedaan antara dukungan menyebar (diffuse support) dengan dukungan khusus (specific support). Dukungan khusus meliputi dukungan yang timbul sebagai jawaban langsung terhadap output terbatas dari sistem, sedangkan dukungan menyebar meliputi berbagai jenis gerakan-gerakan bersifat menyokong dan bersikap tidak secara langsung dengan output khusus.
C. Cara yang dikakukan Sistem Politik Indonesia dalam Memelihara Dukungan

Suatu sistem politik menerima dukungan yang sangat besar dari lingkungan-yang bila tidak maka secara alamiah system tersebut akan mati. Menurut Easton dalam (SP. Varma, 2002: 280), ketangguhan sistematik dukungan tergantung pada suatu tingkat minimum dari keterkaitan masing-masing tujuan politik yaitu komunitas politik, rezim, dan ototitas politik yang memegang kekuasaan pada setiap waktu. Bila masukan dukungan jatuh dibawah batas minimal ini maka ketangguhan system politik apa pun akan menjadi berbahaya. Dukungan politik dapat merosot atau terkikis karena satu dan lain sebab, tetapi hal ini terutama terjadi karena kegagalan system politik untuk menghantarkan apa-apa yang dikehendaki.
Input dukungan dapat digolongkan atas empat jenis yaitu sebagai berikut, (Halking, 2011: 144)
1. Dukungan material, seperti membayar pajak, Ipeda dan Bea Cukai, dan bentuk pungutan resmi lainnya.
2. Dukungan berupa mematuhi dan menaati hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
3. Dukungan yang bersifat partisipasi, seperti ikut memilih, diskusi politik membuat petisi dukungan kepada pemimpin politik, dan sebagainya.
4. Dukungan yang berupa perhatian kepada segala informasi yang disampaikan oleh pemerintah, memberikan simbol-simbol dan upacara-upacara yang dilakukan oleh pemerintah, yang kesemuanya itu merupakan manifestasi dari hormat kepada kewenangan pemerintah yang sah.
Untuk memperoleh dukungan dari anggota masyarakat adakalanya pemerintah tidak perlu selalu memenuhi tuntutan dari anggota masyarakat, walaupun tuntutan itu diajukan oleh anggota masyarakat yang paling berpengaruh atau pendukung setia pemerintah. Seperti contohnya yang terdapat dalam Harian Analisa 25 Juni 2010 yang seharusnya memelihara dukungan yang membangun lenbaga kajian pendidikan Independen.
Pemerintah Imdonesia sering mengalami goncangan sebagai akibat dari output atau keputusan politik yang tidak selaras dengan tuntutan anggota masyarakat Indonesia. Akan tetapi pemerintah Indonesia dapat tetap bertahan oleh karena adanya cadangan dukungan dari parpol, rasa keterikatan yang relatif tinggi anggota masyarakat kepada pemimpin, termasuk pemimpin pemerintahan. Selama dukungan cadangan itu tetap memberikan kesetiaan makan sistem politik Indonesia akan tetap bertahan (Halking, 2011: 150).











BAB III
ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEMELIHARA DUKUNGAN

Seseorang dapat mengambil sikap bahwa sistem hanya diterapkan untuk unsur-unsur yang mempunyai hubungan penting satu sama lain dalam arti tingkat ketidaktergantungannya tinggi. Sistem politik adalah suatu sistem analitik yang dalam sistem keanggotaan secara keseluruhan ia dibentuk oleh masyarakat. Terutama sistem politik adalah system interaksi dalam masyarakat melalui mana alokasi yang mengikat atau berwenang dibuat dan dilaksanakan.
Untuk mendapat dukungan di dalam sistem politik di Indonesia sebagian ada yang bersifat manipulasi. Hal itu disebabkan karena pemerintah tidak menginginkan masyarakat bersifat sewenang-wenang dalam menyampaikan tuntutan mereka. Selain itu pemerintah juga bisa saja menggunakan bujukan dan persetujuan untuk mendapat sebuah dukungan.
Seperti dalam dukunagan dalam persektif ekonomi, tatkala pertama kalinya perhatian dipusatkan pada masalah pembagunan ekonomi dan perlunya merubah ekonomi perekonomian statis menjadi perekonomian yang dapat meluncur sendiri. Oleh sebab itu wajarlah kalau pembangunan politik dipandang sebagai keadaan mayarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. (Juwono Sudarsono, 1981: 17)
Pemerintah dalam memelihara dukungan masih belum dapat memeilahara dukungan sebagaimana mestinya. Masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memelihara dukungan. Hal itu terbukti dari masih adanya sistem politik Indonesia yang tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat sehingga arus dukungan akan berkurang atau bahkan dapat hilang.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan pada tiga hal yaitu dukungan terhadap komunitas politik, dukungan terhadap rezim, dan dukungan terhadap pemerintah. Pemerintah esensinya merupakan hal yang paling dominan dalam pelaksanaan sistem politik. Dalam hal ini, dukungan diterima oleh sistem dari masyarakat. Sistem politik dapat memelihara dukungan tersebut dan mengembangkannya untuk menjaga tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh masyarakat. Sebuah tuntutan harus memperoleh dukungan yang cukup untuk dapat dijadikan isu politik dan didukung oleh anggota-anggota sistem politik.

B. Saran

Dalam memelihara dukungan sistem politik Indonesia, pemerintah harus jeli dalam memelihara dukungan tersebut. Mereka harus mampu menjaga dan memelihara dukungan tersebut sehingga masyarakat dapat percaya kepada mereka. Pemerintah dalam hal ini harus mampu mengelola dukungan baginya dengan cara menanamkan rasa keterikatan yang dalam dari anggota sistem pada sistem politiknya.
Dalam hal ini juga masyarakat harus dapat menjadi warga negara yang baik yang tidak melakukan tuntutan-tuntutan yang berlebihan kepada pemerintah sehingga nantinya terciptalah birokrasi sistem politik yang baik di negara Indonesia.






DAFTAR PUSTAKA

Halking, dan Ali Mukmin, Budi. 2011. Bahan Ajar Sistem Politik Indonesia. Medan: FIS UNIMED
Rahman, Arifin. 1998. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Penerbit SIC
Sudarsono, Juwono. 1981. Pengembangan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: PT Gramedia
Varma, SP. 2002. Teori Politik Modern. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Young, Oran R. 1984. Sistem Ilmu Politik. Jakarta: BINA AKSARA

Husodo, Adnan Topan. 2010. Memberantas (Polisi) Korup. Dalam. http://analisadanartikel.blogspot.com/2010/07/memberantas-polisi-korup.html. Diakses tgl 2 Mei 2011, pukul 18:39 WIB
Nasution, Adnan Buyung. 2010. Keberanian Menjaga Konstitusi. Dalam. http://analisadanartikel.blogspot.com/2010/07/keberanian menjaga konstitusi.html. Diakses tgl 2 Mei 2011, pukul 18:39 WIB
Nyarwi, Ahmad. 2010. Menimbang Konfederasi Parpol. Dalam. http://analisadanartikel.blogspot.com/2010/07/menimbangkonfederasiparpol.html. Diakses tgl 2 Mei 2011, pukul 18:39 WIB
Simamora, Janpatar. 2010. Mematenkan Satgas Mafia Hukum. Dalam. http://analisadanartikel.blogspot.com/search/label/Politik-Hukum. Diakses tgl 2 Mei 2011, pukul 18:39 WIB
Yudianto, Chris. 2008. Masa Depan Kebenaran dan Persahabatan. Dalam. http://artikelhukum.blogspot.com/2008/10/masa-depan-kebenaran-dan-persahabatan.html. Diakses tgl 2 Mei 2011, pukul 18:39 WIB



As, Fajar. 2010. Pembangunan Kemewahan dan Arogansi DPR. Dalam Waspada, 15 September 2010, hal. A6
Nusantara, Abdul Hakim G. 2010. Sosok Ideal Kapolri Baru. Dalam Kompas, 21 September 2010, hal. 6
Parhusip, Ika Sriyanti. 2011. Memadamkan Semburan Api Sang Naga. Dalam Analisa, 16 Mei 2011, hal. 25
Pramudito. 2010. PNS: Netralitas, Pengabdian dan Kejujuran. Dalam Analisa, 24 Mei 2010, hal. 25
Purba, Jhon Rivel dan Panggabean, Tongam. 2010. Membangun Kajian Pendidikan Independen. Dalam Analaisa, 25 Juni 2010, hal. 25